Guru Honorer Tuntut Kejelasan Status

TASIKMALAYA IMSA – Ribuan guru honorer yang tergabung ke dalam wadah Himpunan Guru Honorer (HGH) Kabupaten Tasikmalaya meminta kejelasan status. Mereka menuntut Pemkab mengakui sebagai tenaga pengajar yang mendapat SK dari Disdik dan mendapatkan penghasilan dari APBD.
“Status kami hanya diakui di sekolah tempat mengajar saja dengan gaji seadanya. Padahal kerja kami sama dengan yang sudah berstatus PNS. Kami ingin kejelasan status, baik dari Depag maupun Disdik serta mendapat penghasilan dari APBDm ujar Ketua HGH Kab Tasikmalaya Ratna Komala.
Ditambahkan Ratna, dilapangan keberadaan guru honorer sangat dibutuhkan, tetapi untuk sebatas pengakuan atau legitimasi saja dari pemerintah sama sekali tidak ada. “Dengan adanya legalitas, tentunya jenjang karir kedepan bagi kami semakin cerah. Saat ini di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 4.999 guru honorer yang ada dilingkungan Depag dan Disdik .
Menanggapi keinginan HGH, Kepala BKPLD Kab Tasikmalaya Kundang Sodikin sepakat para guru honorer yang telah banyak berjasa dalam mengembangkan mutu pendidikan, memperoleh legalitas dari pemerintah.
“Kami sepakat guru honorer mendapat legalitas juga honor dari APBD. Kinerja dan tanggungjawab mereka sama dengan yang berstatus PNS. Mudah-mudahan keinginan HGH bisa terlaksana di tahun 2008,” ujar Kundang.
Menanggapi keinginan para guru honorer, Dedeh T Widarsih Ketua Komisi I DPRD Kab Tasikmalaya mengaku telah menghitung anggaran yang dibutuhkan. “Untuk memberikan gaji pada guru honore, Pemkab butuh dana sebesar Rp3 miliar untuk alokasi gaji dalam APBD.
“Keinginan HGH, Dewan sangat mendukungnya, hanya saja sekarang tergantung kepada keinginan pihak eksekutif merealisasikannya,” tandas Dedeh.***